PEDOMAN PENGGUNAAN INSEKTISIDA DALAM PENGENDALIAN VEKTOR

Pedoman penggunaan insektisida ini memuat beberapa informasi yang berkaitan dengan pemilihan, pengelolaan insektisida, peralatan, tenaga pelaksana pengendalian vektor, aplikasi insektisida, pencegahan keracunan dan manajemen resistensi. Penggunaan insektiida untuk pengendalian vektor dapat berperan ganda yaitu mampu memutuskan rantai penularan penyakit, namun bila penggunaannya kurang bijak akan memberikan dampak negatif antara lain menimbulkan kematian organisme bukan sasaran, menimbulkan masalah lingkungan dan menimbulkan resistensi bagi vektor.

Unduh

Permenkes No. 3 Tahun 2014 tentang STBM

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ini menggantikan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor 852 Tahun 2008 tentang Strategi Nasional STBM yang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. (Peraturan menteri telah mengikat secara umum karena telah diundangkan di berita negara dibandingan dengan keputusan menteri sebelumnya). Download aja ya ada 40 lembar termasuk lampirannya.

Instrumen Akreditasi Puskesmas: Pedoman Kerja Kesling

Bray sanitarian puskesmas.. seringkali kita tidak bisa menunjukkan semua pedoman kerja yang tertera dalam instrumen akreditasi puskesmas (Instrumen akreditasi disusun oleh Tim Akreditasi Puskesmas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2011). Banyak buku-buku yang memang sanitarian sama sekali belum pernah mendengar apa lagi melihatnya, tahun terbitnya saja tahuan 90-an. Andai saja di Kemenkes atau Dinkes Provinsi atau Dinkes Kabupaten punya perpustakaan tentang pedoman-pedoman kerja/peraturan-peraturan ini tentu sanitarian pukesmas bisa pinjem tuk digandakan hardcopy atau sofcopynya sehingga skor penilaian akreditasi bisa maksimal (untuk mencapai skor 3 saja rasanya sulit).

Skor penilaian akreditasi untuk pedoman kerja/peraturan-peraturan tentang kesling adalah : 

0  =  Tidak ada pedoman kerja upaya kesehatan lingkungan

1  =  Ada pedoman kerja upaya kesehatan lingkungan 10 – 15 jenis

2  =  Ada pedoman kerja upaya kesehatan lingkungan 16 – 20 jenis

3  =  Ada pedoman kerja upaya kesehatan lingkungan 21 – 25 jenis

4  =  Ada pedoman kerja upaya kesehatan lingkungan 26 – 30 jenis

5  =  Ada pedoman kerja upaya kesehatan lingkungan > 31 jenis

Daftar Pedoman Kerja di Puskesmas :

1. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan

2. UU No. 7/1996 tentang Pangan

3. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

4. Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air PMK 416/1990

5. Persyaratan Kesling Hotel PMK 80/1990

6. Tatalaksana pengawasan kualitas air minum PMK 736/2010

7. Pedoman teknis analisis dampak kesling KMK 876/2001

8. Pengelolaan Pestisida KMK 1350/2001

9. Persyaratan Kesling Kerja Perkantoran dan Industri KMK 1405/2002

10. Persyaratan Hygiene dan Sanitasi Jasaboga KMK 715/2003

11. Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara KMK 1407/2002

12. Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan KMK 942/2003

13. Persyaratan hygiene dan sanitasi rumah makan dan restoran KMK 1098/2003

14. Persyaratan Kesling Rumah Sakit KMK 1204/2004

15. Modul  Sterilisasi  dan  Pengelolaan  limbah  di  Puskesmas,  Depkes  RI,  Direktorat  Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2000

16. Pedoman Penyelenggaraan Kesling Puskesmas KMK 1428/2006

17. Pedoman Penyelenggaraan Kesling di Lingkungan Sekolah KMK 1429/2006

18. Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis masyarakat KMK 852/2008

19. Pedoman Pelaksanaan Klinik sanitasi, Depkes RI, 2007

20. Pedoman  Penyelenggaraan  Kabupaten/Kota  Sehat,  SKB  34/2005  Depdagri  &  Depkes 1138/2005

21. Pedoman Penyelenggaraan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum, Depkes RI, 2006

22. Protap (SOP) Monitoring Kualitas kesehatan Lingkungan di Lingkungan Kerja pada Sarana Kesehatan, Depkes RI, 2001

23. Persyaratan Kualitas Air Minum PMK 492/2010

24. Petunjuk Singkat Penyehatan Makanan Bagi pengusaha dan Masyarakat, Depkes RI, 1989

25. Pola pengawasan Tepat Pengelolaan Makanan, Depkes RI, 1992

26. Petunjuk Teknis Desain Pengelohan Air, Seri Pertama, Depkes RI, 2007

27. Pedoman Teknis Penilaian Rumah Sehat, Depkes RI, 2002

28. Pemeriksaan Cholinesterase Darah Dengan Tintometer Kit, Depkes RI, 1992

29. Persyaratan Kesling Tempat Tempat Umum, Depkes RI, 1993

30. Persyaratan Kesling Kolam Renang dan pemandian Umum PMK 061/1991

31. Pedoman  Pengendalian  pencemaran  Udara  Ambien  yang  Berhubungan  dengan 

kesehatan Masyarakat, Depkes RI, 1994 

32. Pedoman  Umum  Pengamanan  dampak  Radiasi  Keputusan  Dirjen  PPM  &  PL 

HK.00.06.6.655, Depkes RI, 2000

33. Pedoman Umum Pengawasan pencemaran Limbah Industri, Depkes RI, 1988

34. Petunjuk Pengukuran Kualitas Udara, Depkes RI, 1988

35. Pedoman Teknis Upaya Kesehatan Kerja Bagi Perajin Industri Kecil, Depkes RI, 1993

36. Pedoman Teknis Perbaikan Kualitas Air, Depkes RI, 1992

37. Pedoman Teknis Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan di sekolah, Depkes RI, 2004

38. Juklak/Juknis Pengawasan Kualitas Air Aspek Kimia Air Minum dan Air Bersih, Depkes RI, 1993

39. Pedoman umum program pariwisata sehat, Depkes RI, 1999

40. Pedoman Umum Sarana dan bangunan Umum, Depkes RI, 2002

41. Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum, KMK 288/2003

42. Pedoman Pembinaan dan pengembangan UKS, Diknas, 2002

43. Peraturan perundangan yang terkait dengan kesehatan lingkungan lainnya

44. Perda setempat

Oh ya ada tambahan tentunya yaitu PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (masih baru: 25 Agustus 2014).

Kalau dilihat dari instrumen selain kesling: MANAJEMEN PUSKESMAS, PROMOSI KESEHATAN, GIZI MASYARAKAT,  P2M, KIA-KB, PENGOBATAN DASAR DAN KEGAWATDARURATAN, kayanya pedoman kerja kesling tuh yang paling buanyaak!! 

Pedoman kerja yang banyak itu menunjukkan kompetensi kesling yang banyak pula (oh iya.. pengendalian penyakit DBD, chikungunya, malaria atau penyakit tular vektor dan binatang penular penyakit dari segi pengendalian vektor juga kompenteni sanitarian juga), ruang lingkup kesling yang banyak seharusnya diimbangi dengan tenaga sanitarian yang memadai pula baik dari kuantitas maupun kualitasnya!. Semoga saja ada mau membantu tersedianya pedoman-pedoman kerja kesling supaya sanitarian bisa lebih pede dan bisa capai skor=5! Amin..

Mau download instrumen akreditasi puskesmas? didieu weh..

PP NO.66 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN

Dengan diterbitkannya PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan tentunya sebagai penjabaran dari UU No. 36 Tahun 2009. Kesehatan lingkungan semakin jelas diperlukan di masyarakat indonesia dan tentunya semoga semakin eksis lulusan kesehatan lingkungan.

Apa saja baku mutu kesehatan lingkungan? pada lingkungan apa saja? Yuk kita lihat cuplikannya :

Pasal 8

(1) Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi:

a. air;

b. udara;

c. tanah;

d. pangan;

e. sarana dan bangunan; dan 

f. vektor dan binatang pembawa penyakit.

(2) Media lingkungan yang ditetapkan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada lingkungan:

a. Permukiman;

b. Tempat Kerja;

c. tempat rekreasi; dan

d. tempat dan fasilitas umum.

(3) Media lingkungan yang ditetapkan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.

Kalau ruang lingkup kesling banyak, kenapa ya pemanfaatan tenaga kesling di pemerintahan masih sangat sedikit?
Yang lainnya...baca dech!

mau download? klik ajah atuh

SEMINAR NASIONAL KESEHATAN LINGKUNGAN DI BANDUNG

Bapak/Ibu, Akang, Teteh, Neng, Adik-adik sekalian :

Seminar Nasional Kesling Bandung

“Mengembangkan Potensi Sanitarian yang Unggul Dalam Dunia Kerja untuk Menghadapi Era Globalisasi.”

Pembicara :

Prof. Dr. Umar F.A, MPH, PhD

Guru Besar Kesling & Kesehatan UI

Mantan Dirjen P2MPL Depkes (2003)

Ruddi Triyadi

Kepala Departemen K3LH

Tanggal : 6 September 2014 pukul 08.00 s.d. 17.45 WIB

di Auditorium Poltekkes Bandung

Jl. Pajajaran No. 45 Bandung (Depan GOR KONI)

Contact Person:

Permadi 0838 2180 8970

Dearni 0852 2075 2520

Ulwan 0858 4625 3118

Selanjutnya silahkan baca di brosur.

Hayu… geura daptar!

Brosur Seminar HAKLI di Bandung

TEKNOLOGI PENGELOLAAN AIR MINUM

TEKNOLOGI PENGELOLAAN AIR MINUM 

"TEORI DAN PENGALAMAN PRAKTIS"

Penulis : Ir. Nusa Idaman Said, M.Eng.

Penerbit :

Pusat Teknologi Lingkungan,

Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Cetakan Pertama Tahun 2008

BPPT Gedung II Lantai 20, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat

Tel: 021-3169769, 3169770, Fax: 021-3169760

Email : air@webmail.bppt.go.id

Home Page : http://www.kelair.bppt.go.id/

Daftar Isinya : (klik aja kalau mau didownload/unduh ya sepuasnya...)
Pencemaran Air Minum dan Dampaknya Terhadap Kesehatan
Polutan Mikro di Dalam Air Minum dan Cara Penanggulangannya
Masalah dan Strategi Penyediaan Air Bersih di Indonesia
Pengantar Umum Perencanaan Fasilitas Pengolahan Air Minum
Pengolahan Air Bersih Dengan Proses Saringan Pasir Lambat Up Flow
Pengolahan Air Sungai Skala Rumah Tangga Secara Kontinyu
Metoda Praktis Penghilangan Zat Besi dan Mangan di Dalam Air Minum
Teknologi Pengolahan Air Gambut Sederhana
Penghilangan Kesadahan di Dalam Air Minum
Pengolahan Payau Menjadi Air Minum Dengan Teknologi Reverse Osmosis
Pengolahan Air Siap Minum
Disinfeksi Untuk Pengolahan Air Minum
Daur Ulang Air Limbah Untuk Air Minum
Lampiran 1 : Kepmenkes R.I. No. 492 Tahun 2010Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum
Lampiran 2 : PP R.I. No. 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Permenkes

Selamat membaca!

Pelatihan Teknologi Pengolahan Air Bersih

Ada Informasi Pelatihan Teknologi Pengolahan Air Bersih akan dilaksanakan selama 3 hari kerja siapa tahu temen-temen berminat. Peserta pelatihan akan mendapatkan materi pelatihan sebagai berikut :
Materi Pelatihan Teknologi Pengolahan Air Bersih

1. Penyediaan Air Minum di Indonesia, Strategi dan Perundang-undangan
2. Perencanaan Fasilitas untuk Proses Pengolahan Air Minum
3. Proses Pertukaran Ion & Pelunakan
4. Sistem Distribusi Instalasi Pengolahan Air Minum
5. Proses Desinfeksi & Pengendalian Bau
6. Teknologi Sumur Resapan
7. Teknologi Membran & Desalinasi
8. Aplikasi Teknologi Air Siap Minum
9. On Line Monitoring Kualitas Air
10. Teknik Geolistrik

Jadwal Pelatihan

Hari : Selasa, Rabu dan Kamis

Tanggal : 23 ~ 25 September 2014

Tempat : Gedung II BPPT Lantai 3, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340

Biaya Pelatihan

Rp. 4.500.000,- per peserta

Peserta Terbatas  …. !

Daftarkan Diri Anda Sebelum 15 September 2014

 

Kontak Person : 

Via dan Ida

Alamat : 

Jl. Bola Basket B I No. 18, 

Sarua Permai , Ciputat - Tangerang

Phone: 021-32202063, 021-3169770, 

Fax: 021-3169736

E-mail: ptenvirotekno@gmail.com

download brosur diatas

Terkuburnya Kompetensi Vektor & BP pada Sanitarian di Kabupaten Sumedang

Salah satu dasar hukum pengendalian vektor adalah PERMENKES Nomor 374/Menkes/Per/III/2010 tentang Pengendalian Vektor.

Definisi Pengendalian vektor adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin sehingga keberadaannya tidak lagi berisiko untuk terjadinya penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah atau menghindari kontak masyarakat dengan vektor sehingga penularan penyakit tular vektor dapat dicegah. Sedangkan vektor adalah artropoda yang dapat menularkan, memindahkan dan atau menjadi sumber penular penyakit bagi manusia.

Penyakit tular vektor merupakan penyakit menular melalui hewan perantara (vektor). Penyakit tular vektor meliputi Malaria, Dengue (DD/DBD), Chikungunya, Japanese B Encephalitis (radang otak), Filariaris limfatik (kaki gajah), pes (sampar) dan demam semak (scrub typhus).  Selain itu, juga terdapat penyakit saluran pencernaan, seperti disentri, kolera, demam tifoid dan paratifoid yang ditularkan secara mekanis oleh lalat rumah.

Penyakit tular vektor merupakan satu diantara penyakit yang berbasis lingkungan yang dipengaruhi oleh lingkungan fisik, biologi dan sosial budaya.

Sedangkan Binatang Pengganggu (BP) adalah binatang yang dapat menganggu, menyerang atau pun menularkan penyakit terhadap manusia, binatang maupun tumbuhan.

Pengertian Sanitarian/Ahli Kesehatan Lingkungan

Sanitarian/Ahli Kesehatan Lingkungan adalah tenaga profesional di bidang kesehatan lingkungan yang memberikan perhatian terhadap aspek kesehatan lingkungan air, udara, tanah, makanan dan vektor penyakit pada kawasan perumahan, tempat-tempat umum, tempat kerja, industri, transportasi dan matra. (Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 373/Menkes/Sk/III/2007 Tentang Standar Profesi Sanitarian).

Kompetensi Sanitarian

Dalam menjalankan peran, fungsi dan kompetensinya, tenaga sanitarian harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi. Kompetensi mengenai vektor dan binatang pengganggu yang tertuli dalam Permenkes adalah sebagai berikut :

Point (14)

Melakukan survai vektor dan binatang pengganggu, Melakukan analisis hasil Survai Vektor dan Binatang Pengganggu.

Point (25)

Mengoperasikan alat-alat aplikasi pengendalian vektor.

Point (30)

Melakukan pengendalian vektor dan binatang pengganggu.

Point (43)

Melakukan intervensi administrasi sesuai hasil analisis sampel air, udara limbah, makanan minuman, vektor dan binatang pengganggu.

Point (44)

Melakukan intervensi teknis sesuai hasil analisis sampel air, udara limbah, makanan minuman, vektor dan binatang pengganggu.

Point (45)

Melakukan intervensi teknis sosial sesuai hasil analisis sampel air, udara limbah, makanan minuman, vektor dan binatang pengganggu.

Flashback Akademis, Mata Kuliah Pengendalian Vektor & BP

Penulis mencoba membuka kembali lembaran kertas transkrip nilai D-3 Kesehatan Lingkungan yang mulai terlihat usang. Dalam transkrip nilai tertera jumlah angka kredit yang berhubungan dengan pengendalian vektor adalah:

Entomologi = 2 SKS (mata kuliah dasar)

Pengendalian Vektor & BP = 6 SKS (mata kuliah inti)

Wow…amazing! jumlah SKS yang tidak sedikit!.

Bahkan Permenkes No. 1201 Th. 2004 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Fungsional Entomolog kesehatan secara gamblang menyebutkan bahwa : Entomolog Terampil berijazah serendah-rendahnya Diploma I Kesling (SPPH), atau Diploma III Entomolong Kesehatan, Kesehatan Lingkungan dan Sarjana Muda Biologi. Hal ini membuktikan bahwa dalam pengendalian vektor hanya dari rumpun kesehatan lingkungan dan biologi, yang lainnya ‘no way!’.

Dari sekian profesi yang ada di lingkungan kesehatan (dokter, dokter gigi, apoteker, asisten apoteker, epidemiolog, perawat, penyuluh kesmas, bidan, nutrisionis, pranata laboratorium kesehatan, adminkes radiografi, teknisi elektromedis, dan rekam medis), sewaktu duduk di bangku akademis mereka tidak mendapatkan mata kuliah sebanyak itu! Atau mungkin malah mereka sama sekali tidak mendapatkannya. Jadi, masih meragukankah lulusan kesehatan lingkungan?.

Program mengenai vektor & BP di Dinkes Kab. Sumedang

Program-program yang berkaitan dengan pengendalian vektor di Dinkes Kab. Sumedang antara lain : Program Penyakit DBD, Chikungunya, Malaria, Filariasis, Zoononis (Antraks, Leptosprirosis, Pes, Flu Burung, dan Rabies), dan Angka Bebas Jentik.

Fakta tentang Program vektor & BP dengan sanitarian:

Fakta-fakta yang ada saat ini adalah :

Pemegang program penyakit tular vektor baik di kabupaten maupun puskesmas seluruhnya adalah bukan profesi sanitarian.

Tidak ada satupun sanitarian di Kabupaten sumedang yang berperan sebagai pemegang/penanggung jawab program penyakit tular vektor (DBD, Chikungunya, Malaria & Filariasis) ataupun menjadi bagian dari tim baik di dinkes maupun puskesmas.

Kompotensi vektor & BP pada sanitarian belum dipandang sebagai suatu kompetensi dalam pengendalian penyakit tular vektor oleh stakeholder dan pemegang kebijakan di dinkes dan puskesmas.

Kegiatan program-program pengendalian penyakit tular vektor baik di dinkes maupun puskesmas tidak melibatkan sanitarian.

Di lapangan, ada keterlibatan sanitarian puskesmas tetapi sifatnya sukarela tanpa adanya aspek legalitas (surat tugas dengan uraian tupoksi).

Profesi sanitarian belum terakomodir pada seksi/bidang lain selain pada seksi kesling dan adanya persepsi yang kurang tepat bahwa sanitarian cuma boleh berada di 'sekat' Seksi Kesling.

Pemberian suatu tupoksi program penyakit tular vektor kepada petugas lebih berdasarkan tradisi dari tahun ke tahun dari generasi terdahulu atau penunjukan subyektif langsung tanpa mengutamakan kompetensi profesi, basic akademis maupun diklat-diklat yang sesuai. Misalnya: bila di dinkes dipegang oleh suatu suatu profesi (walaupun tidak memiliki kompetensi) maka di puskesmas juga harus dipegang oleh profesi yang sama.

Melihat dasar kebijakan, kompetensi yang ada, basic akademis dan fakta-fakta tersebut diatas munculah pertanyaan-pertanyaan: Akankah kompetensi vektor pada sanitarian akan terus digilas oleh profesi lain?

Akankah jalur kompetensi vektor pada sanitarian yang selama ini tertutup dapat terbuka kembali sehingga dapat menunjukkan “taring” sanitarianyang seutuhnya?

Maukah kompetensi vektor pada sanitarian akan selalu terkubur dalam-dalam oleh invasi profesi yang lain?

Sudah saatnya sanitarian ‘bangkit dari kuburnya’, dan sudah seharusnya sebagai pengurus & anggota HAKLI berani menabuh genderang, meniupkan terompet sehingga para stakeholder dan pemangku kebijakan dapat mendengarkan harmoni irama pencerahan mengenai kompetensi sanitarian yang sudah sewajarnya, seyogyanya, dan seharusnya digunakan pada program-program pengendalian penyakit tular vektor di Kabupaten Sumedang.  Amin.#

Sadono S, Disampaikan pada Silaturahmi Anggota HAKLI Cabang Sumedang

Tanjungsari, 18 Mei 2013

Unduh KMK tentang Standar Profesi Sanitarian

Unduh Permenkes tentang Pengendalian Vektor

Unduh Tulisan diatas dalam bentuk Brosur

RAKERNAS IV HAKLI

RAKERNAS IV HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN (HAKLI) DAN SEMINAR SIMPOSIUM KESEHATAN LINGKUNGAN

 

Makassar, 24/04/2014 – Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (HAKLI) adalah organisasi profesi sebagai wadah pemersatu dan pembina profesional kesehatan lingkungan yang secara khas beragam dan berjenjang dari latar belakang pendidikan, lapangan kerja, posisi, peran dan jalur peminatan menjadi satu kesatuan jejaring fungsional dengan keahlian kesehatan lingkungan. HAKLI dibentuk dan didirikan pada tanggal 12 April 1980, dengan sadar dan keinginan luhur yang didasari oleh ilmu, ketrampilan dan sikap yang dimiliki HAKLI merupakan pengembangan dan perubahan dari organisasi Ikatan Kontrolir Kesehatan Indonesia (IKKI)  yang didirikan pada tanggal 5 September 1955. Bertempat di Golden Hotel Makassar Kepala Badan PPSDM Kesehatan, dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional IV Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan.

Sebagai pembuka, acara diawali dengan sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat oleh Dr. H. Wisnu Hidayat, M.Kes. Pengurus Pusat HAKLI melaksanakan Rapat Kerja Nasional dengan menyelenggarakan Seminar dan Simposium Nasional Kesehatan Lingkungan, melakukan bhakti sosial dalam bentuk kerja bakti di pantai Losari bersama Walikota Makassar. Pengurus Pusat, Daerah, dan Cabang serta seluruh anggota HAKLI yang diperkirakan berjumlah 40.000 anggota, siap menjadi mitra pemerintah, siap untuk mendukung semua program pemerintah dalam menyongsong Asean Community 2015, siap mendukung pemerintah dalam menghadapi Pasca MDGs 2015 dan siap mensukseskan kewajiban uji kompetensi bagi setiap tenaga kesehatan.

Dalam sambutannya, Kepala Badan PPSDM Kesehatan menyampaikan HAKLI sebagai organisasi profesi diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan mengupayakan agar pelayanan kesehatan oleh sanitarian dapat terjangkau oleh masyarakat. Dalam rangka melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, juga memberikan kepastian hukum bagi masyarajkat yang dilayani dan tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Registrasi tenaga Kesehatan yang merupajkan revisi dari Permenkes No. 1797/Menkes/Per/VIII/2011, yang mengamanatkan perlunya registrasi tenaga kesehatan di Indonesia. Seluruh tenaga kesehatan termasuk tenaga sanitarian dituntut untuk terus meningkatkan profesionalismenya dengan sertifikat melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi yang dimiliki. ‘Semoga pertemuan ini menjadi momentum yang baik bagi tenaga Sanitarian untuk menghasilkan pemikiran yang bermanfaat demi bangsa Indonesia, serta meningkatkan kualitas tenaga sanitarian’ ujar Kepala Badan PPSDM Kesehatan dalam sambutannya.

   

sumber : bppsdmk.depkes.go.id